Kementerian Komunikasi dan Digital meningkatkan kewaspadaan penuh terhadap potensi serangan siber yang mengincar situs serta layanan digital milik pemerintah.

Seluruh lembaga, kementerian, pemerintah daerah, dan penyelenggara sistem elektronik publik diminta segera memperkuat pengamanan digital.

Langkah antisipasi ini diambil sebagai respons atas informasi ancaman serangan siber yang dikaitkan dengan penolakan sistem pemungutan pajak transaksi digital luar negeri.

Pemerintah menegaskan bahwa pengelola sistem harus tetap waspada meski keaslian ancaman tersebut belum terverifikasi secara pasti.

Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi, Aries Kusdaryono, menyatakan bahwa pengamanan sistem sangat krusial untuk menjaga keberlangsungan layanan publik.

Seluruh instansi diminta meningkatkan pemantauan jaringan serta memastikan kesiapan penanganan indikasi gangguan.

Penerbitan Tiga Surat Imbauan Keamanan

Sebagai tindak lanjut dari peringatan Badan Siber dan Sandi Negara pada 8 November 2026, Kemkomdigi menerbitkan tiga surat imbauan resmi sehari setelahnya.

Surat tersebut ditujukan kepada pengguna Pusat Data Nasional 1, Government Cloud, hingga pejabat pengelola nama domain.

Pengelola sistem elektronik diinstruksikan melakukan pemeriksaan kerentanan infrastruktur dan memperkuat koordinasi penanganan insiden.

BSSN mencatat bahwa langkah pencegahan tetap diperlukan demi meminimalkan risiko gangguan meskipun kemampuan pelaku belum diketahui.

Sejumlah ancaman siber yang diwaspadai meliputi serangan DDoS, defacement, eksploitasi celah keamanan, pembajakan DNS, serta phishing.

Pemerintah mengimbau instansi terkait memperbarui perangkat lunak dan memperkuat autentikasi akun administrator secara berkala.