Kementerian Komunikasi dan Digital akhirnya memberikan penjelasan resmi terkait ketidakhadiran Menteri Meutya Hafid dalam undangan debat terbuka mengenai kebijakan penghapusan konten.

Undangan diskusi publik tersebut sebelumnya digagas oleh kelompok masyarakat sipil termasuk SAFEnet dan Remotivi.

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Fifi Aleyda Yahya menegaskan posisi pemerintah sebagai pelayan publik yang bertugas menyerap aspirasi warga.

Pemerintah menyatakan bahwa kapasitas mereka bukanlah untuk beradu argumen secara terbuka dengan masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Fifi usai konferensi pers di Banda Aceh.

Pihak kementerian memastikan diri berada pada posisi yang sejajar dengan publik dalam menampung berbagai pandangan dan masukan.

Setiap masukan konstruktif yang diterima dari warga diklaim akan diproses secara serius oleh instansi terkait.

Komdigi juga membuka pintu seluas-luasnya bagi pihak mana pun yang ingin menyampaikan kritik beserta bukti pendukung.

Kementerian berjanji akan terus berusaha mendengarkan serta menindaklanjuti setiap aspirasi yang masuk dari masyarakat luas.

Sebelumnya, ajakan debat terbuka tersebut dilayangkan oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil seperti Kabinet Bayangan, SAFEnet, serta Remotivi.

Forum itu mulanya diinisiasi untuk membahas persoalan kebijakan moderasi dan penghapusan konten kritis masyarakat terhadap pemerintah di ruang digital.