Kementerian Komunikasi dan Digital secara resmi mendesak pihak Google untuk membuka metode serta teknologi yang dipakai dalam penindakan kanal.

Langkah tersebut menyasar lebih dari 19 ribu kanal YouTube yang dikaitkan dengan operasi pengaruh terkoordinasi terkait wilayah Indonesia.

Desakan ini mengemuka pasca pertemuan antara pihak kementerian dengan perwakilan Google Indonesia serta YouTube Asia Tenggara.

Pertemuan tersebut dilangsungkan guna membahas buletin keamanan kuartal III 2026 yang sebelumnya telah diterbitkan pihak Google.

Pemerintah menilai laporan yang dirilis belum memberikan penjelasan pendukung yang memadai mengenai proses identifikasi ribuan kanal tersebut.

Kondisi minimnya penjelasan tersebut dinilai berpotensi memicu munculnya berbagai tafsir yang keliru di tengah masyarakat luas.

Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital menyampaikan bahwa pemerintah meminta penjelasan tertulis secara rinci.

Penjelasan tertulis itu mencakup contoh parameter serta metode yang digunakan untuk mendeteksi akun-akun yang akhirnya diterminasi.

Pemerintah ingin memahami lebih jauh cara kerja sistem Google dalam mengidentifikasi jaringan akun yang mencurigakan.

Permintaan tersebut mencakup metodologi deteksi, proses peninjauan, hingga pembagian peran antara mesin otomatis dengan peninjau manusia.

Selain itu, pemerintah meminta penjelasan terkait cara perusahaan mengukur tingkat akurasi sistem serta tingkat kesalahan deteksi.

Pihak Google sendiri menyatakan perlunya koordinasi lebih lanjut dengan tim global yang menyusun buletin keamanan terkait.

Kementerian juga meminta klarifikasi mengenai kemampuan Google dalam melacak asal operator jaringan akun yang ditindak.

Pemerintah ingin memastikan apakah jaringan pembuat konten tersebut benar-benar berasal dari dalam negeri atau dari luar negeri.