Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan akan menjalankan Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Regulasi tersebut sebelumnya telah disahkan secara resmi oleh DPR RI dalam Rapat Paripurna.

Meski demikian, lembaga antirasuah ini akan terlebih dahulu mengkaji ketentuan dalam regulasi tersebut secara mendalam.

Kajian dilakukan untuk melihat keterkaitannya secara langsung dengan tugas serta fungsi pemberantasan korupsi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya sebagai penegak hukum berkewajiban mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Menurut Budi, ketentuan dalam undang-undang baru ini sejalan dengan upaya KPK dalam memberantas korupsi di tanah air.

Penegakan hukum tidak hanya diarahkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana.

Langkah tersebut juga bertujuan untuk memulihkan kerugian keuangan negara secara optimal.

Meskipun demikian, KPK belum akan langsung menerapkan seluruh ketentuan tanpa melakukan penelaahan terlebih dahulu.

Pihaknya akan menelaah pasal-pasal yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas harian lembaga antirasuah.

Kajian tersebut juga mencakup Pasal 53 dan Pasal 61 yang mengatur pembentukan Badan Pengelolaan Aset.

Selain itu, pasal tersebut juga mengatur Badan Pengawasan Perampasan Aset dan Pengelolaan Aset.

Budi turut menanggapi diskursus publik mengenai kekayaan penyelenggara negara yang dinilai tidak wajar.

KPK memahami adanya perhatian dari masyarakat terhadap persoalan kekayaan pejabat publik tersebut.

Ia berharap DPR dan pemerintah tetap membuka ruang bagi masukan masyarakat untuk mengevaluasi regulasi setelah diterapkan.

Evaluasi dinilai penting untuk mengukur efektivitas aturan dalam mencapai tujuan pemberantasan tindak pidana.