Indonesia Corruption Watch secara resmi melaporkan Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan.

Laporan tersebut dilayangkan karena dugaan pelanggaran etika terkait proses pembentukan undang-undang yang dinilai tertutup dari publik.

Perwakilan ICW menyebutkan bahwa draf naskah rancangan undang-undang tidak pernah disebarluaskan kepada masyarakat selama masa pembahasan.

Undang-undang tersebut telah disahkan melalui rapat paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Pihak pelapor juga menyoroti somasi sebelumnya yang dikirimkan pada tanggal 16 November dan tidak mendapatkan respons dari pihak dewan.

Selain itu, organisasi antikorupsi tersebut mengaku sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam rangkaian perumusan regulasi ini.

Hingga saat ini, jajaran pimpinan MKD DPR belum memberikan tanggapan resmi saat dihubungi terkait aduan etik tersebut.

Sementara itu, pihak Komisi III sebelumnya menyatakan telah melaksanakan puluhan kali rapat dengar pendapat umum bersama berbagai elemen.

Puan Maharani dalam pidatonya juga mengeklaim bahwa proses pembahasan regulasi ini telah melibatkan partisipasi publik yang memadai.