Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan tanggapan atas pengakuan Fahd Arafiq terkait aliran dana Rp70 miliar untuk Muktamar Nahdlatul Ulama.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa lembaganya saat ini masih fokus mendalami substansi perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Fokusan utama penyidik berkaitan dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.

Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan gratifikasi atau penerimaan lainnya oleh sejumlah oknum di Kementerian ATR/BPN.

Temuan nominal uang yang cukup besar didapatkan tim penyidik saat melakukan operasi tangkap tangan terhadap para pihak terkait.

Pihak KPK menyatakan setiap laporan yang disampaikan oleh masyarakat akan dipelajari dan dianalisis secara mendalam.

Laporan tersebut nantinya dapat menjadi pengayaan dalam proses penanganan perkara yang sedang berjalan di lembaga antirasuah.

Bantahan Tegas dari PBNU

Sebelumnya, Fahd Arafiq mengklaim telah memberikan dana sebesar Rp70 miliar secara khusus untuk kepentingan penyelenggaraan organisasi Nahdlatul Ulama.

Fahd menyebut dirinya keliru ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena dana tersebut murni diberikan sebagai bentuk dana talangan.

Ia juga mengaku sempat dimintai uang sebesar Rp100 miliar oleh mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto yang kini turut menjadi tersangka.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum PBNU Saifullah Yusuf secara tegas membantah pernyataan yang disampaikan oleh Fahd.

Tokoh yang akrab disapa Gus Ipul itu menilai pernyataan tanpa disertai bukti yang jelas sama dengan bentuk fitnah.

Ia mempertanyakan klaim tersebut karena Fahd bukan merupakan pengurus, panitia, ataupun peserta dari kegiatan Muktamar NU.

Pihak PBNU meminta agar Fahd tidak menyebarkan omongan kosong yang dapat merusak nama baik organisasi keagamaan tersebut.