Setelah lama ditunggu para pekerja, Gubernur Bali Wayan Koster akhirnya menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali tahun 2027 sebesar Rp4.559.287 per bulan. Keputusan tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Penetapan tertuang dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 995/03-M/HK/2026 yang ditandatangani pada Jumat, 20 November 2026. Dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp3.207.459, upah minimum Bali naik Rp1.351.828 atau sekitar 42,15 persen.

Keputusan ini juga mencakup upah minimum sektoral provinsi untuk hotel berbintang yang ditetapkan lebih tinggi dari UMP. Koster mengambil keputusan setelah melalui kajian panjang, termasuk pembahasan di Dewan Pengupahan Provinsi Bali.

Buruh Tuntut Rp5,6 Juta, Koster Kaji Jalan Tengah

Sebelum keputusan final, gelombang desakan pekerja sempat memuncak. Pada Jumat, 20 November, massa dari Aliansi Bali Tidak Diam, FSPM Regional Bali, dan mahasiswa menggelar aksi damai serta audiensi di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, sehari sebelum tenggat penandatanganan surat keputusan.

Perwakilan pekerja menyoroti ketimpangan mencolok antara UMP 2026 sebesar Rp3.207.459 dan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Bali yang mencapai Rp5.604.481. Mereka menuntut penetapan UMP 2027 setara 100 persen KHL, atau setidaknya mengikuti rekomendasi suara terbanyak Dewan Pengupahan sebesar Rp4.559.886.

Koster mengakui penggunaan formula dengan nilai alfa tertinggi sekalipun hanya akan mematok UMP 2027 di kisaran Rp3,5 juta. Ia sempat mengkaji simulasi jalan tengah di angka Rp4,2 juta, tetapi menyatakan membuka peluang menyesuaikan keputusan dengan rekomendasi Dewan Pengupahan setelah mendengar aspirasi pekerja.

Apa Artinya bagi Pekerja Bali?

Dengan angka final Rp4.559.287, UMP Bali 2027 mencapai sekitar 81 persen dari KHL. Angka ini memang belum memenuhi tuntutan penuh buruh, tetapi jauh lebih tinggi dari hasil hitungan formula dan sangat dekat dengan rekomendasi Dewan Pengupahan.

Sebelumnya, Koster juga telah berjanji kepada peserta Aksi Kamisan di Denpasar untuk mengkaji ulang penetapan UMP agar angkanya tidak terlalu jauh dari kebutuhan hidup layak. Sekretaris FSPM Regional Bali Ida Dewa Made Rai Budi Darsana menegaskan pihaknya akan terus mengawal penerbitan surat keputusan UMP Bali 2027 hingga tenggat waktu ditetapkan.