Kalangan pengusaha menilai permintaan kenaikan UMP Jakarta menjadi Rp 6,2 juta pada 2027 perlu mempertimbangkan kemampuan dunia usaha.

Kenaikan hingga Rp 6,1 juta dinilai sudah cukup memberatkan perusahaan di tengah berbagai tekanan ekonomi yang sedang berlangsung.

Tekanan Ekonomi dan Beban Operasional Perusahaan

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang meminta serikat pekerja memahami kondisi yang sedang dihadapi para pelaku usaha.

Said Iqbal selaku Presiden KSPI sebelumnya memprotes penetapan kenaikan upah minimum tersebut dan meminta revisi menjadi Rp 6,2 juta.

Namun, pengusaha menganggap tambahan nilai itu tidak sejalan dengan kemampuan finansial perusahaan saat ini.

Sarman menyampaikan pandangannya tersebut ketika ditemui di kawasan JICC, Jakarta, pada Jumat (20/11/2026).

Permintaan peningkatan upah dinilai harus disertai pertimbangan matang terhadap beban operasional yang ditanggung perusahaan.

Tuntutan kenaikan upah yang terus diajukan tanpa melihat kondisi perusahaan berpotensi menambah tekanan bagi pelaku usaha.

Oleh karena itu, pihak pengusaha meminta kalangan pekerja untuk menerima keputusan kenaikan yang telah ditetapkan.

Keberatan ini tidak terlepas dari sejumlah persoalan ekonomi yang masih berlangsung di tengah kegiatan bisnis.

Sarman menyebutkan fluktuasi harga kebutuhan pokok, energi, gas, serta ongkos logistik sebagai faktor penambah beban operasional.

Pelemahan nilai tukar rupiah yang mencapai Rp 18.000 lebih turut memberikan gangguan psikologis bagi para pengusaha.

Tingkat suku bunga yang telah naik lagi hingga mencapai 6% juga semakin memperberat kondisi keuangan perusahaan.

Mempertahankan keberlangsungan usaha di tengah tekanan ekonomi bertumpuk menjadi tantangan tersendiri bagi dunia usaha.

Kadin mengingatkan agar pembahasan UMP Jakarta 2027 turut memperhitungkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran upah.