Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia bersama Partai Buruh menyatakan penolakan tegas terhadap keputusan penetapan UMP DKI Jakarta 2027.

Besaran upah minimum yang dipatok sebesar Rp6.136.941 per bulan dinilai belum mampu mencerminkan kebutuhan hidup layak para pekerja.

Lima Alasan Penolakan Kenaikan Upah

Presiden KSPI Said Iqbal memaparkan lima alasan utama di balik keputusan menolak angka kenaikan yang diumumkan pemerintah daerah.

Pertama, kenaikan sebesar 7,1 persen itu dianggap belum mampu mendongkrak daya beli buruh di tengah lonjakan harga kebutuhan.

Nilai upah minimum tersebut berada di bawah standar Kebutuhan Hidup Layak atau KHL yang berlaku di wilayah Jakarta.

Kedua, upah di Jakarta berpotensi tertinggal dibandingkan wilayah penyangga sekitar seperti kawasan industri Bekasi dan Karawang.

Ketiga, tambahan nominal upah yang diterima dinilai tidak sebanding dengan tingginya biaya hidup di ibu kota.

Kenaikan sebesar Rp407.065 tersebut jika dibagi rata setara dengan tambahan sekitar Rp13.500 per hari.

Keempat, pendekatan jalan tengah yang digunakan dalam merumuskan besaran upah tersebut dinilai tidak tepat sasaran.

Kelima, penggunaan fasilitas bantuan pemerintah sebagai komponen penunjang kesejahteraan buruh dianggap belum merata dinikmati.