Upah Minimum Provinsi Jawa Timur tahun 2027 diproyeksi mengalami kenaikan di kisaran 6 hingga 9 persen.

Kendati demikian, rencana penyesuaian upah tersebut justru memicu gelombang penolakan dari kalangan buruh.

Formula Penghitungan Upah Minimum

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur menyatakan proses perumusan upah mengikuti koridor hukum yang berlaku.

Perhitungan itu mengacu pada ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan.

Regulasi tersebut menetapkan variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta koefisien indeks alfa antara 0,5 hingga 1 persen.

Simulasi menunjukkan penggunaan indeks alfa maksimal 1 persen berpotensi mendongkrak penyesuaian upah hingga 9 persen.

Meski demikian, angka proyeksi tersebut belum bersifat final karena menunggu pembahasan bersama Dewan Pengupahan.

Tuntutan Konfederasi Serikat Pekerja

Rencana kenaikan tersebut dinilai tidak sejalan dengan tuntutan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Jawa Timur.

Sekretaris PERDA KSPI Jawa Timur Jazuli menilai besaran upah selama ini masih tertinggal dari kebutuhan riil.

Ia merujuk Surat Kementerian Ketenagakerjaan yang mencatat KHL Jawa Timur tahun 2026 mencapai Rp3.742.675.

Sementara itu, UMP Jawa Timur 2026 sebelumnya hanya ditetapkan senilai Rp2.446.973 saja.

Buruh menuntut agar UMP Jawa Timur 2027 ditetapkan minimal sebesar Rp3.742.675 atau naik 52,95 persen.

Selain itu, mereka juga mendesak penetapan UMSP 2027 minimal Rp3.929.809 atau di atas nilai UMP.