Duta Besar RI untuk Turki Achmad Rizal Purnama memberikan tanggapan terkait klaim yang menyebut Indonesia tertarik bergabung dengan Pakta Pertahanan Mekkah.

Ia menegaskan bahwa posisi Indonesia tetap berpedoman pada prinsip politik luar negeri bebas aktif.

Prinsip tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Rizal menyatakan bahwa aturan tersebut mengabadikan politik luar negeri untuk kepentingan nasional.

Hal ini berarti Indonesia tidak mengikatkan diri pada satu kekuatan tertentu.

Indonesia juga bebas dalam menentukan sikap terhadap berbagai isu internasional yang berkembang.

Ia turut mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan luar negeri.

Presiden menegaskan bahwa Indonesia di bawah kepemimpinannya tidak akan mempertimbangkan aliansi militer dengan pihak atau blok mana pun.

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Rico Ricardo Sirait.

Rico menyatakan arah kebijakan pertahanan Indonesia senantiasa berpedoman teguh pada politik luar negeri bebas aktif.

Kebijakan itu senantiasa mengutamakan kepentingan nasional, kedaulatan negara, dan independensi strategis.

Sebelumnya, isu ini muncul setelah tiga pejabat Turki tidak disebutkan namanya menyatakan Indonesia tertarik bergabung dengan Pakta Mekkah.

Laporan Middle East Eye menyebutkan ketertarikan itu dikaitkan dengan eratnya kemitraan pertahanan antara Ankara dan Jakarta.

Hubungan keamanan kedua negara semakin menguat usai penandatanganan nota kesepahaman Pakt Badr bersama Pakistan dan Qatar.

Pakta Pertahanan Mekkah sendiri saat ini beranggotakan Turki, Arab Saudi, dan Pakistan.

Aliansi militer ini sering disamakan dengan NATO karena memiliki klausul pertahanan bersama.