Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia memberikan ancaman serius terkait kebijakan pengupahan daerah. Organisasi buruh ini bersiap membawa penetapan UMP DKI Jakarta 2027 ke PTUN.

Nilai Upah Minimum Provinsi yang dipatok sebesar Rp6.136.941 dinilai bermasalah. Kebijakan tersebut berpotensi kalah besar dibandingkan standar upah minimum di wilayah Bekasi serta Karawang.

Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan bahwa pihaknya telah membahas rencana hukum ini bersama pimpinan buruh tingkat DKI Jakarta.

Langkah gugatan akan ditempuh jika tuntutan revisi tidak dipenuhi.

Sebelum langkah hukum tersebut berjalan, serikat buruh diwajibkan mengirimkan surat resmi kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Pihak gubernur memiliki waktu dua minggu untuk memberikan jawaban atas surat permintaan revisi.

Jika permohonan tersebut ditolak, tahapan persidangan di PTUN diperkirakan memakan waktu sekitar 30 hari. Kebijakan UMP 2027 sendiri dijadwalkan mulai berlaku secara resmi pada tanggal 25 Januari 2027.

Perhitungan kenaikan upah tersebut menggunakan alfa 0,77 oleh pemerintah, sementara unsur buruh mengusulkan angka alfa 1,0.

Angka usulan serikat buruh menuntut nominal UMP sebesar Rp6,21 juta.

Said juga menyoroti perbedaan biaya hidup di ibu kota yang dianggap jauh lebih tinggi daripada kawasan penyangga. Kondisi itu memicu protes keras dari kalangan pekerja terhadap keputusan gubernur.

Selain jalur hukum, kelompok buruh berencana menggelar aksi unjuk rasa langsung di Balai Kota DKI Jakarta.

Mereka juga mendesak DPRD DKI Jakarta agar memanggil gubernur guna meminta penjelasan terkait dasar penetapan upah.

Mekanisme penetapan UMP yang mendahului wilayah lain turut dikritik oleh serikat pekerja.

KSPI mengusulkan agar penetapan upah di ibu kota dilakukan serentak bersama penetapan UMK daerah lain tahun depan.