Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara resmi mengukuhkan Agus Fatoni sebagai Ketua Umum DPN IKAPTK periode 2026-2031.

Pengukuhan tersebut diwakili oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus di Sasana Bakti Praja, Gedung Kemendagri, Jakarta.

Kepemimpinan Baru Organisasi Kepamongprajaan

IKAPTK merupakan organisasi profesi yang mewadahi para alumni pendidikan tinggi kepamongprajaan di Indonesia.

Organisasi ini memiliki anggota lebih dari 43 ribu orang yang tersebar di berbagai daerah serta lembaga pemerintahan.

Mendagri berpesan agar amanah yang diemban melalui pemilihan aklamasi ini dijawab dengan kepemimpinan terbuka serta kinerja terukur.

Usai dikukuhkan, Agus Fatoni menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan serta kepercayaan penuh.

Agenda berikutnya yang akan segera diselenggarakan adalah Rapat Koordinasi Nasional untuk menyusun program kerja organisasi.

Ia meminta setiap jajaran pengurus untuk merumuskan program konkret agar kontribusi organisasi dapat dirasakan secara langsung.

Profil dan Perjalanan Karier Agus Fatoni

Agus Fatoni lahir di Way Kanan, Lampung, dan memiliki rekam jejak panjang dalam dunia birokrasi serta pendidikan pemerintahan.

Sebelum mengemban amanah baru ini, ia pernah dipercaya menduduki posisi Penjabat (Pj) Gubernur di empat daerah berbeda, yakni Sulawesi Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, hingga Papua.

Perjalanan kariernya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dimulai sejak tahun 1994 sebagai PNS Pusat pada Kantor PMD Provinsi Dati I Lampung.

Berbagai jabatan strategis pernah diemban, mulai dari Ajudan Gubernur Lampung, Kepala Biro Administrasi Pimpinan, hingga Kepala Badan Litbang Kemendagri sebelum akhirnya menjadi Dirjen Bina Keuangan Daerah.

Selain aktif di pemerintahan, Fatoni juga menerima berbagai penghargaan bergengsi atas kinerjanya, termasuk predikat Pj Gubernur Terbaik se-Indonesia serta Satyalancana Karya Satya XXX dari Presiden RI.

Di bidang organisasi, ia tercatat memimpin sejumlah wadah pengabdian seperti Forum Koordinasi Protokol Indonesia dan Pujangga Nusantara.