Pakar hukum tata negara Mahfud MD memberikan peringatan penting terkait rencana pelaksanaan sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden baru.

Agenda yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember tersebut dinilai berisiko menghadapi status hukum yang tidak sah.

Syarat Pengajuan Dua Nama Calon

Potensi ketidaksahan itu terjadi apabila pihak MPR belum menerima usulan dua nama calon wakil presiden dari Presiden RI Prabowo Subianto.

Batas waktu pengajuan tersebut menjadi krusial untuk menjaga keabsahan mekanisme konstitusional yang berlaku.

Merujuk ketentuan undang-undang serta tata tertib yang ada, perhitungan waktu sebelum paripurna dihitung berdasarkan hari kerja.

Oleh karena itu, penyesuaian jadwal sidang disarankan agar proses sinkronisasi regulasi dapat berjalan dengan aman dan tertib.

Saran Penundaan Jadwal Sidang

Mahfud menyarankan agar MPR memundurkan rencana pelaksanaan paripurna pada 9 Desember mendatang dan menjadwalkannya kembali 14 hari kerja setelah Presiden Prabowo menyerahkan dua nama cawapres.

Pilihan penyesuaian waktu dengan menghitung 14 hari kerja ini dinilai lebih aman untuk mensinkronkan ketentuan yang tercantum di dalam UUD 1945, UU MD3, dan Tatib MPR, serta masih berada dalam rentang waktu 60 hari sejak Gibran menyatakan berhenti.