Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah di Indonesia agar serius memerhatikan tingkat inflasi di wilayah masing-masing.

Langkah tersebut ditekankan demi mencegah terjadinya kerusuhan sosial seperti yang pernah melanda negara Prancis akibat lonjakan biaya hidup.

Tercatat angka inflasi nasional per Oktober 2026 berada pada posisi 3,23 persen secara tahunan.

Tito menyebutkan bahwa angka tersebut berada pada rentang yang cukup baik bagi para produsen.

Kendati demikian, situasi ini harus diwaspadai oleh para konsumen karena Indonesia berstatus sebagai negara konsumen sekaligus produsen.

Saat ini pemerintah pusat terus berupaya menjaga agar inflasi nasional tidak menyentuh angka 3,5 persen.

Jika batas tersebut terlewati, masyarakat pada desil bawah dikhawatirkan akan mengalami kesulitan dalam menjangkau harga bahan pokok.

Tito turut menyoroti sejumlah provinsi yang mencatatkan tingkat inflasi berada di atas angka rata-rata nasional.

Kelima wilayah tersebut meliputi Sulawesi Utara, Papua Pegunungan, Papua Barat, Maluku Tengah, serta Papua Tengah.

Kepala daerah yang wilayahnya memiliki inflasi tinggi diminta segera berkoordinasi dengan Forkopimda dan instansi terkait.

Lonjakan harga pangan di daerah diyakini bersumber dari permasalahan suplai dan distribusi yang belum berjalan lancar.

Pemerintah daerah diminta tidak menganggap remeh kenaikan harga barang karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.