Komisi Pemberantasan Korupsi meminta sejumlah instansi pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengadaan jasa influencer.

Proyek pengadaan tersebut bernilai sekitar Rp14,69 miliar dan melibatkan PT Rans Animasi Indonesia milik Raffi Ahmad.

Desakan ini muncul setelah Indonesia Corruption Watch menyampaikan temuan delapan paket pengadaan jasa influencer untuk periode 2024 hingga 2026.

Sorotan publik meningkat karena dugaan konflik kepentingan mengingat posisi Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden sejak Oktober 2024.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan evaluasi harus dilakukan secara komprehensif pada seluruh tahapan pengadaan barang dan jasa.

Evaluasi itu mencakup perencanaan, analisis kebutuhan, pengalokasian anggaran, pemilihan penyedia, sampai penilaian hasil pekerjaan.

Langkah tersebut dinilai penting agar proses pengadaan berjalan sesuai aturan serta mengedepankan prinsip efisiensi anggaran.

KPK juga mencermati ketentuan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengenai larangan benturan kepentingan.

Saat ini, lembaga antirasuah tersebut sedang menganalisis temuan yang dilaporkan oleh pihak ICW.

Raffi Ahmad sebelumnya menyatakan kesiapannya untuk menjalani pemeriksaan maupun evaluasi dari lembaga pengawasan negara.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada publik serta menegaskan komitmennya terhadap transparansi.

Raffi mengaku pernah berkonsultasi dengan KPK pada 2024 mengenai kelanjutan aktivitas profesionalnya sebagai pekerja seni.

Berdasarkan konsultasi tersebut, ia menyebut aktivitasnya dalam menerima endorsement dan kerja sama komersial tidak melanggar aturan.