Rapat paripurna DPR secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset menjadi undang-undang.

Aturan tersebut disahkan setelah melalui proses pembahasan yang memakan waktu cukup panjang di parlemen.

Cakupan Aset dan Subjek Hukum

Undang-undang baru ini mengatur berbagai jenis tindak pidana yang dapat dikenakan mekanisme perampasan.

Beberapa di antaranya mencakup kasus korupsi, narkotika, terorisme, hingga kejahatan berbasis teknologi.

Selain itu, perampasan aset dapat dilakukan terhadap pelaku yang telah meninggal dunia atau melarikan diri.

Ketentuan dan Badan Pengelola

Aturan tersebut menetapkan batasan nilai minimal aset tertentu yang bisa disita tanpa putusan pengadilan tetap.

Pemerintah juga diamanatkan untuk membentuk badan khusus yang mengelola dan mengawasi aset terkait.

Poin Penting dan Batasan Aturan

Undang-undang ini juga menjamin pengembalian hak kepada para korban penipuan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Selain itu, aturan ini tidak berlaku surut atau bersifat prospektif, sehingga hanya dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang terjadi setelah undang-undang ini resmi diberlakukan.

Di sisi lain, substansi undang-undang ini sempat menjadi sorotan publik karena tidak memasukkan aturan terkait penindakan peningkatan kekayaan pejabat yang tidak wajar atau illicit enrichment.

Pihak legislatif menyatakan bahwa konsep tersebut menuai pro dan kontra serta dinilai bertentangan dengan hak asasi manusia berdasarkan studi perbandingan dari praktik di negara lain.