Perwakilan masyarakat adat mengajukan permohonan pengujian materiil ke Mahkamah Konstitusi terkait aturan pengecualian pembukaan lahan.

Permohonan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 420/PUU-XXIV/2026 dan mulai disidangkan di Gedung MK, Jakarta.

Penolakan Stigma Negatif Karhutla

Para pemohon menyoroti ketentuan dalam undang-undang yang dinilai belum membedakan praktik adat dengan pembakaran liar.

Mereka menolak keras tuduhan yang kerap menyudutkan kelompok adat sebagai pihak penyebab kebakaran hutan dan lahan.

Perladangan tradisional yang mereka jalankan diklaim memiliki aturan ketat serta didasarkan pada pengetahuan turun-temurun.

Desakan Perlindungan Hukum

Melalui gugatan ini, pemohon berharap Mahkamah Konstitusi memberikan kepastian hukum yang adil bagi keberlangsungan tradisi lokal.

Pengecualian pembukaan lahan diharapkan hanya berlaku eksklusif bagi masyarakat hukum adat untuk kebutuhan subsisten.

Perbedaan Praktik Adat dan Komersial

Putes menjelaskan bahwa pembukaan ladang oleh masyarakat adat dilakukan dengan mengikuti kalender musim secara ketat serta membuat sekat bakar minimal dua meter.

Selain itu, kegiatan tersebut selalu diawali upacara adat dan dilakukan bergiliran untuk kebutuhan subsisten, bukan kepentingan komersial.

Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, Majelis Panel Hakim yang dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra meminta para pemohon memperkuat argumentasi terkait dampak langsung terhadap masyarakat adat jika pembakaran tersebut dilarang.