Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membeberkan sejumlah kendala terkait pelaksanaan program pemerintah pusat di daerah. Ia mengungkapkan ada beberapa kepala daerah yang menolak program bantuan tersebut.

Salah satu program yang sempat ditolak adalah inisiatif Kementerian Kesehatan untuk membangun rumah sakit khusus bedah jantung.

Pihak kementerian bahkan telah menugaskan pengelola RS Jantung Harapan Kita untuk mendatangi berbagai provinsi.

Penolakan di Wilayah Maluku

Tito menyebutkan bahwa penolakan rencana pembangunan fasilitas kesehatan tersebut sempat terjadi di Maluku dan Maluku Utara. Para kepala daerah saat itu bahkan enggan menemui tim yang ditugaskan.

Kendati demikian, rencana tersebut akhirnya dapat berjalan di bawah kepemimpinan kepala daerah yang baru. Para pejabat daerah yang baru dinilai jauh lebih proaktif merealisasikan program pusat.

Ia menilai pemerintah daerah semestinya menyambut baik berbagai program pusat yang masuk ke wilayah masing-masing. Terlebih lagi, proyek tersebut dibiayai langsung oleh anggaran pusat tanpa membebani keuangan daerah.

Menurut Tito, nilai program dari pusat tersebut sejatinya jauh melampaui besaran Transfer ke Daerah yang mengalami pemangkasan.

Ia menyayangkan masih banyak kepala daerah yang belum lihai dalam menangkap berbagai peluang pembangunan tersebut.

Acara Forum Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah Regional Maluku dan Nusa Tenggara sendiri bertujuan mendorong pengembangan ekonomi kawasan yang berorientasi pada kelestarian lingkungan.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyampaikan bahwa forum ini menjadi ruang tukar gagasan untuk memperkuat kolaborasi pembangunan daerah.