Indonesia memiliki wilayah perairan seluas 6,4 juta kilometer persegi serta garis pantai sepanjang 108 ribu kilometer.

Potensi besar di dalam ruang biru tersebut memerlukan pengelolaan agar mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Direktur Pembinaan Penantaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Amehr Hakim menyatakan aturan yang jelas sangat diperlukan.

Tanpa pengaturan yang tegas, potensi tumpang tindih antar sektor ekonomi dapat memicu konflik di lapangan.

Kasus Penataan Ruang Laut

Ketidakharmonisan tata ruang sempat terlihat pada kasus pagar laut misterius di Tangerang, Banten.

Pagar ilegal sepanjang 30,16 kilometer tersebut mengganggu aktivitas nelayan serta pembudidaya lokal.

Kementerian Kelautan dan Perikanan kemudian langsung melakukan penyegelan serta pembongkaran.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan langkah tersebut bertujuan mengembalikan fungsi kawasan perairan.

Masalah lain terjadi di perairan Morodemak, Demak, Jawa Tengah, akibat sedimentasi yang menghambat kapal nelayan.

Fenomena itu dipicu perubahan tata guna lahan daratan serta pemanfaatan wilayah pesisir yang belum terintegrasi.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 guna memperkuat transformasi tata ruang laut.

Kementerian Kelautan dan Perikanan juga membentuk Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut untuk memperkuat fungsi perencanaan dan pengendalian.