Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan mengambil tindakan tegas dengan mencabut perizinan berusaha pemanfaatan hutan milik PT Riau Andalan Pulp and Paper di Provinsi Riau.

Pencabutan izin tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 dan menyasar kawasan seluas 338.536 hektare.

Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak menyatakan bahwa langkah penertiban ini merupakan wujud kehadiran negara dalam melindungi serta memperbaiki tata kelola kawasan hutan.

Keputusan sanksi administratif itu didasarkan pada serangkaian temuan pelanggaran di lapangan.

Pelanggaran tersebut mencakup kebakaran lahan gambut berulang serta keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 18.362,74 hektare.

Selain itu, petugas juga menemukan bukaan tambang tanpa izin seluas sekitar 541,46 hektare dan kerusakan kawasan lindung seluas kurang lebih 211,54 hektare.

Permasalahan lain yang ditemukan adalah gangguan terhadap perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo.

Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap kelangsungan habitat gajah Sumatra di wilayah tersebut.

Seluruh aktivitas di dalam areal izin perusahaan kini dihentikan secara total.

Kawasan tersebut kini kembali berada dalam penguasaan penuh negara.

Meskipun izin telah dicabut, tanggung jawab hukum dan kewajiban pemulihan lingkungan tetap melekat pada perusahaan.

Pihak APRIL Group selaku induk perusahaan mengonfirmasi telah menerima informasi pencabutan konsesi kehutanan tersebut.

Mereka menyatakan menghormati kewenangan pemerintah serta berkomunikasi secara konstruktif dengan pihak berwenang.

Perusahaan juga berupaya meminimalkan berbagai gangguan yang mungkin timbul bagi para mitra usaha dan pelanggan.