Indonesia bersama 15 negara lain menyatakan dukungan penuh terhadap keputusan pemerintah Inggris dan Australia.

Kebijakan tersebut berupa penjatuhan sanksi kepada pihak yang terlibat dalam pembangunan permukiman ilegal Israel di wilayah Palestina.

Dukungan bersama itu tertuang dalam pernyataan resmi para menteri luar negeri dari 16 negara.

Mereka menilai langkah sanksi ini penting untuk menekan perluasan pemukiman serta memastikan pertanggungjawaban pihak terkait.

Pernyataan bersama ini dirilis oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Para menteri turut menyambut keputusan Inggris yang memberi sanksi kepada organisasi penghalang bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Mereka menyoroti rencana pembangunan pemukiman E1 di sebelah timur Yerusalem Timur. Kebijakan perluasan wilayah tersebut dinilai melanggar hukum internasional serta berbagai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Selain persoalan pemukiman, kelompok negara tersebut mengecam eskalasi militer Israel di Jalur Gaza. Mereka mendesak implementasi penuh rencana perdamaian untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang sedang terjadi.

Desakan Solusi Dua Negara

Para menteri menegaskan bahwa Gaza merupakan bagian tidak terpisahkan dari wilayah Palestina yang diduduki. Solusi dua negara dipandang sebagai satu-satunya jalan mewujudkan perdamaian abadi.

Pembentukan negara Palestina yang merdeka harus didasarkan pada garis batas 4 Juni 1967. Yerusalem Timur diproyeksikan sebagai ibu kota negara yang berdaulat dan layak.

Sebelumnya, Inggris menjatuhkan sanksi kepada delapan perusahaan Israel di Tepi Barat. Sanksi serupa juga diberikan Australia kepada tiga individu dan empat organisasi.