Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan resmi mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2027 sebesar 6,77 persen.

Besaran kenaikan tersebut mencapai Rp267.096 sehingga nilai UMP Sumsel 2027 kini menjadi Rp4.210.059.

Gubernur Sumsel Herman Deru menyatakan ketetapan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 719/KPTS/Disnakertrans/2026.

Angka baru tersebut mengalami peningkatan dibandingkan UMP tahun sebelumnya yang berada di angka Rp3.942.963.

Dasar Hukum dan Proses Penetapan UMP

Keputusan itu merupakan hasil dari rapat Dewan Pengupahan Provinsi Sumsel yang melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, serta pekerja.

Proses perumusan kebijakan upah ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan.

Selain itu, penetapan ini juga berpedoman pada surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B/M/209/HI. 01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026.

Herman menjelaskan bahwa penetapan lebih awal dilakukan agar pekerja memiliki kepastian dalam menyusun anggaran kebutuhan keluarga tahun depan.

Pemerintah bertindak sebagai jembatan yang mempertemukan asosiasi pengusaha dan perwakilan buruh hingga tercapai kesepakatan tersebut.

Ketentuan upah minimum ini berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan standar.

Waktu kerja standar yang dimaksud adalah tujuh hingga delapan jam sehari atau 40 jam dalam seminggu.

Sementara itu, sektor usaha mikro dan kecil memiliki aturan khusus dengan batasan upah paling rendah 50 persen dari upah minimum.

Pengusaha dilarang keras membayar upah di bawah standar minimum yang telah disahkan dan diumumkan secara resmi.

Perusahaan yang sudah memberikan upah lebih tinggi dilarang untuk mengurangi atau menurunkan besaran upah tersebut.

Sanksi dan Pengawasan Perusahaan

Kepala Disnakertrans Sumsel Indra Bangsawan menegaskan ada sanksi tegas bagi perusahaan yang melanggar aturan pembayaran upah.

Pelanggaran oleh perorangan dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama empat tahun serta denda kategori empat.

Adapun pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi diancam dengan denda mulai kategori empat hingga kategori enam.

Pihak Disnakertrans tetap mengawasi lebih dari 6.000 perusahaan di wilayah Sumsel meskipun memiliki keterbatasan personel.

Aturan baru mengenai upah minimum ini mulai berlaku secara efektif terhitung sejak tanggal 1 Januari 2027 mendatang.