Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara secara resmi telah mengumumkan besaran Upah Minimum Provinsi untuk tahun 2027.

Nilai upah minimum tersebut diputuskan sebesar Rp4.027.901.

Besaran tersebut menunjukkan adanya kenaikan sebesar 6,7 persen jika dibandingkan dengan nominal pada tahun ini yang berada di angka Rp3.775.243.

Dasar Penetapan dan Sektor Usaha

Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang menyatakan keputusan ini tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Kaltara.

Regulasi tersebut mencakup aturan mengenai UMP dan upah minimum sektoral.

Untuk sektor pertanian kelapa sawit, upah sektoral ditetapkan sebesar Rp4.053.065.

Sementara itu, sektor pertambangan batu bara dipatok senilai Rp4.061.619.

Adapun sektor minyak, bumi dan gas alam ditetapkan pada angka Rp4.070.174.

Gubernur Zainal menjelaskan perhitungan upah ini telah dikalkulasikan secara matang.

Langkah tersebut bertujuan untuk melindungi hak buruh sekaligus menjaga iklim investasi tetap kondusif.

Pertimbangan Ekonomi dan Regulasi

Gubernur Kaltara mengungkapkan bahwa nilai UMP tersebut telah mencapai 77,48 persen dari nilai kebutuhan hidup layak (KHL) Provinsi Kaltara 2026 yang sebesar Rp5.198.544.

Kebijakan pengupahan ini terus diarahkan untuk mendekatkan tingkat upah minimum dengan KHL bagi para pekerja serta buruh di wilayah tersebut.

Dalam proses pembahasannya, pemerintah memperhatikan sejumlah indikator ekonomi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara.

Pertumbuhan ekonomi Kaltara pada kuartal III 2026 tercatat sebesar 5,51 persen, sementara tingkat inflasi periode September 2025 hingga September 2026 berada di angka 2,56 persen.

Perhitungan upah minimum tersebut dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Pemerintah daerah mengimbau seluruh pelaku usaha dan pekerja di Kaltara agar dapat menyikapi keputusan ini dengan kepala dingin serta semangat kekeluargaan.