Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi untuk tahun 2027 mendatang.

Angka upah minimum tersebut diputuskan naik sebesar 5,97 persen dan menyentuh nominal Rp2.602.441.

Besaran tersebut menunjukkan peningkatan sebesar Rp146.543 jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya.

Gubernur NTT Melki Laka Lena menyampaikan bahwa keputusan itu diambil melalui serangkaian pembahasan bersama.

Pembahasan melibatkan unsur serikat pekerja, kalangan pengusaha, akademisi, serta pihak pemerintah.

Proses penetapan upah ini juga mengacu pada formula penghitungan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025.

Keputusan resmi tersebut tertuang melalui Keputusan Gubernur NTT Nomor KEP/HK/2026 yang diteken pada tanggal 20 November 2026.

Dewan Pengupahan Provinsi sebelumnya merekomendasikan penggunaan nilai alfa pada kisaran 0,70 kepada gubernur.

Aturan ini wajib dilaksanakan oleh seluruh pemberi kerja dari sektor pemerintah maupun swasta di wilayah tersebut.

Kebijakan ini ditujukan untuk memberikan perlindungan hak bagi para pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.

Perusahaan juga dilarang menurunkan tingkat upah bagi pekerja yang saat ini sudah menerima di atas standar minimum.

Ketentuan baru ini mulai berlaku secara efektif terhitung sejak 1 Januari hingga 31 Desember 2027.

Pemerintah daerah bersama pihak terkait akan terus mengawasi pelaksanaan kebijakan pengupahan ini.