Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mendorong pemerintah daerah agar aktif mempersiapkan pengusaha lokal.

Langkah ini diambil supaya para pelaku usaha setempat mampu mengambil peluang bisnis di sektor pertambangan.

Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian ESDM Tirta Nugraha Mursitama mengungkapkan bahwa Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menginginkan pengelolaan kekayaan alam yang adil.

Pengelolaan tersebut diharapkan tidak hanya menguntungkan perusahaan besar dari luar daerah.

Tirta menyampaikan hal tersebut dalam acara Senator Menyapa di Jakarta. Menurutnya, keuntungan kekayaan alam harus dirasakan secara merata hingga ke daerah.

Pemerintah daerah diimbau untuk mendukung pengusaha setempat memanfaatkan kebijakan Izin Usaha Pertambangan prioritas. Kebijakan ini dinilai sebagai salah satu terobosan penting untuk menggerakkan perekonomian lokal.

IUP prioritas memberikan kesempatan kepada kelompok tertentu untuk memperoleh wilayah tambang tanpa melalui mekanisme lelang biasa. Kelompok prioritas tersebut mencakup koperasi, badan usaha kecil dan menengah, serta BUMD.

Selain itu, badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan dan BUMN juga berhak mendapatkannya. Sementara untuk perguruan tinggi, fasilitas ini dapat diberikan melalui badan usaha yang memenuhi ketentuan.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah diminta ikut mendampingi pengusaha setempat. Pendampingan tersebut berfokus pada kesiapan modal, penguasaan teknologi, hingga ketersediaan tenaga kerja.