Pemerintah Provinsi Jawa Timur memproses pemberhentian sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nurkholis.

Langkah ini menyusul penahanan Nurkholis oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terkait dugaan pungutan liar perizinan tambang senilai Rp1,23 miliar.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jatim Indah Wahyuni menyatakan proses penonaktifan dilakukan setelah pihaknya menerima surat penetapan penahanan resmi dari penyidik Kejati Jatim.

Pemprov juga menyiapkan pengganti sementara agar pelayanan publik di DLH tetap berjalan.

"Tindak lanjutnya kita akan memberhentikan sementara Pak NK, dan akan menunjuk Plt Kadis LH," kata Indah saat dikonfirmasi, Rabu (18/11).

Meski demikian, Pemprov Jatim belum menentukan sosok yang akan mengisi posisi Pelaksana Tugas Kepala DLH Jatim.

Untuk mencegah kekosongan kepemimpinan dalam waktu dekat, jabatan tersebut akan diisi sementara oleh Pelaksana Harian.

"Sampai saat ini penunjukan Plt-nya belum. Karena kami masih butuh surat penetapan penahanan dulu.

Jadi untuk sementara biar tidak ada kekosongan, maka sekdin kita tunjuk sebagai Plh sampai dengan ditunjuknya Plt Kepala DLH atau Kepala DLH definitif," ucap Indah.

Dugaan Pungli saat Menjabat Kadis ESDM

Sebelumnya, tim penyidik tindak pidana khusus Kejati Jatim menetapkan dan menahan Nurkholis sebagai tersangka dugaan penyalahgunaan wewenang.

Tersangka diduga menggunakan jabatannya untuk pungli perizinan saat masih menjabat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jatim periode Januari hingga Agustus 2024.

Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim I Gede Punia Atmaja mengungkap Nurkholis diduga memerintahkan sejumlah bawahannya untuk memungut uang di luar ketentuan resmi dari para pemohon izin.

Praktik pungli tersebut menyasar tujuh pemohon izin bidang pertambangan dengan nilai mencapai Rp1,1 miliar, serta 28 pemohon izin bidang geologi dan air tanah senilai Rp133,5 juta.

Dari total pungutan yang mencapai sekitar Rp1,23 miliar itu, Nurkholis diduga menikmati aliran dana sebesar Rp687,5 juta.

Dalam proses penyidikan, Kejati Jatim turut menyita barang bukti berupa uang tunai Rp615 juta dan logam mulia emas seberat 50 gram.

Kini, Nurkholis harus mendekam di Cabang Rumah Tahanan Negara Kejati Jatim untuk masa penahanan 20 hari pertama. Ia dijerat dengan pasal berlapis dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.