Pemerintah pusat dan daerah bersama Bank Indonesia memperkuat pemetaan produksi serta distribusi pangan di wilayah Jawa.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi potensi penurunan produktivitas pertanian akibat perubahan iklim seperti El Nino.

Penguatan Koordinasi Lintas Instansi

Forum koordinasi di Yogyakarta membahas penyamaan data dan identifikasi persoalan lapangan untuk menjaga ketersediaan bahan pokok.

Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur Rifki Ismal menyatakan akurasi perhitungan produksi dan konsumsi perlu ditingkatkan.

Kebijakan pengendalian inflasi kini tidak hanya berfokus pada pemantauan harga tetapi juga mempertimbangkan stok dan distribusi.

Kementerian Koordinator Bidang Pangan menekankan pentingnya pendekatan Satu Data, Satu Peta, dan Satu Aksi.

Konsep terpadu ini bertujuan mengintegrasikan informasi produksi, kebutuhan, serta jalur logistik pangan antarwilayah.

Badan Pangan Nasional menjelaskan bahwa proyeksi neraca pangan disusun secara bulanan untuk mengidentifikasi surplus dan defisit.

Pemerintah daerah didorong membentuk tim penyusun neraca pangan lintas instansi agar intervensi pasar lebih tepat sasaran.

Program Makan Bergizi Gratis turut menjadi perhatian karena tingginya jumlah penerima manfaat di wilayah Jawa.

Badan Gizi Nasional mencatat ada 16.516 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dengan total 35,19 juta penerima manfaat.

Pemerintah daerah mengidentifikasi kendala berupa keterbatasan data perdagangan darat dan perbedaan metodologi.

Hasil koordinasi menyepakati lima arah penguatan tata kelola data pangan termasuk optimalisasi sistem peringatan dini.