Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution telah menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi Sumut 2027. Nilai UMP tersebut resmi dipatok sebesar Rp3.410.000.

Angka baru ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar 5,61 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun lalu, UMP Sumut berada di angka Rp3.228.949.

Peningkatan upah ini menghasilkan selisih kenaikan mencapai Rp181.001. Keputusan tersebut diumumkan langsung oleh Bobby pada hari Jumat.

Kebijakan pengupahan ini merupakan hasil pembahasan bersama Dewan Pengupahan Daerah Sumut. Unsur yang terlibat meliputi pemerintah, APINDO Sumut, Kadin Sumut, serta serikat buruh.

Penetapan tersebut mengacu pada UU RI Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Regulasi pendukung lainnya adalah PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021.

Selain itu, dasar acuan juga merujuk pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor B-M/209/HI. 01.00/XI/2026.

Surat edaran bertanggal 16 November 2026 itu mengatur penyampaian data Kebutuhan Hidup Layak.

Formula perhitungan kenaikan upah menggunakan tingkat inflasi sebesar 2,71 persen. Angka itu ditambah hasil perkalian pertumbuhan ekonomi 4,79 persen dengan faktor alfa 0,6045.

Bobby berharap kebijakan minimum ini dapat menjadi keputusan terbaik bagi seluruh pihak terkait. Ia juga mengimbau para kepala daerah di wilayahnya agar segera mengambil langkah lanjutan.

Seluruh bupati dan wali kota se-Sumut diminta segera menyerahkan rekomendasi UMK serta UMSK 2027. Tenggat waktu penyerahan rekomendasi tersebut paling lambat pada 25 November 2026.