Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendesak seluruh pemerintah daerah untuk mendirikan fasilitas mal pelayanan publik.

Langkah tersebut dinilai krusial agar praktik pungutan liar dalam pengurusan izin dapat dihindari sepenuhnya.

Saat ini tercatat sudah ada lebih dari 300 mal pelayanan publik yang menerapkan sistem satu atap.

Penerapan konsep tersebut memungkinkan semua jenis urusan administrasi publik diselesaikan dalam satu gedung saja.

Pernyataan itu disampaikan Tito dalam kegiatan Forum Akselerasi Ekonomi Daerah Regional Nusa Tenggara dan Maluku.

Kehadiran gedung pelayanan terpadu ini juga diyakini mampu memikat minat para investor untuk menanamkan modal.

Kemudahan perizinan di satu lokasi akan memberikan kenyamanan lebih bagi para pelaku usaha nasional maupun daerah.

Sejumlah daerah telah mendapat apresiasi karena sukses mengoperasikan fasilitas layanan terpadu tersebut di wilayah masing-masing.

Beberapa wilayah yang dimaksud meliputi Kabupaten Klungkung, Gianyar, Badung, serta Kota Sumedang, Semarang, dan Surabaya.

Forum ekonomi regional ini sendiri diselenggarakan guna mengoptimalkan potensi sektor kelautan, pertanian, hingga pariwisata.

Optimalisasi berbagai potensi unggulan daerah tersebut tentu harus selalu diiringi dengan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dengan demikian, seluruh manfaat ekonomi yang dihasilkan benar-benar bisa dirasakan secara luas oleh masyarakat setempat.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya sebelumnya menyampaikan bahwa forum strategis ini berfungsi sebagai ruang pertukaran gagasan antardaerah.

Melalui sinergi erat antara pusat dan daerah, forum tersebut diharapkan mampu memperkuat daya saing ekonomi nasional secara keseluruhan.