Perwakilan Ombudsman Nusa Tenggara Timur menemukan indikasi pungutan liar di Terminal Barang Internasional PLBN Motaain.

Praktik tersebut menyasar kendaraan angkutan barang dari Indonesia yang hendak melintas menuju negara Timor Leste.

Temuan Pungutan Tanpa Bukti Bayar

Berdasarkan peninjauan mendadak tim Ombudsman, pengemudi truk harus membayar biaya tambahan di beberapa titik pos pengamanan.

Seluruh pungutan tersebut dilaporkan tidak menyertakan bukti pembayaran atau kuitansi resmi kepada para pengemudi.

Respon Instansi Terkait

Polres Belu dan Kodam XXVII/Sobe Sonbai menyatakan akan segera melakukan pengecekan mendalam terkait laporan tersebut.

Ombudsman mendesak agar seluruh instansi penyelenggara layanan memperketat koordinasi guna menjamin transparansi.

Rincian Besaran Biaya dan Potensi Kerugian

Pengemudi truk ekspor dikenakan biaya sebesar Rp100.000 di Pos Pamtas dan Rp50.000 di pos lalu lintas untuk register kendaraan.

Selain itu, pengemudi juga harus membayar Rp50.000 di pos TNI saat memasuki area Terminal Barang Internasional.

Ombudsman NTT memperkirakan potensi pungutan tidak resmi tersebut mencapai Rp4 juta per hari.

Jika dihitung dalam 26 hari kerja, total pungutan yang tidak masuk ke kas negara diperkirakan mencapai Rp104 juta per bulan.

Langkah Koordinasi dan Penegasan Sanksi

Ombudsman NTT telah berkoordinasi dengan Bupati Belu, Kapolres Belu, Kepala PLBN Motaain, Kepala Bea Cukai Atambua, serta Kepala BPTD NTT.

Koordinasi ini dilakukan agar instansi penyelenggara layanan di perbatasan dapat segera menyelesaikan keluhan eksportir.

Sementara itu, Kasat Lantas Polres Belu AKP Sandy Sibarani membantah adanya pungutan liar tersebut di pos lalu lintas.

Di sisi lain, Kodam XXVII/Sobe Sonbai memastikan tidak akan menoleransi serta akan menindak tegas prajurit yang terbukti melakukan pelanggaran.