Politikus Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyarankan agar rencana sidang paripurna pelantikan wakil presiden baru ditunda.

Langkah tersebut bertujuan untuk menghindari risiko terjadinya cacat prosedur dalam pelaksanaan agenda penting tersebut.

Kekhawatiran Aturan Undang-Undang

Pernyataan itu disampaikan menyusul pandangan bahwa jadwal yang ditetapkan berpotensi tidak sesuai dengan perhitungan hari kerja.

Ketentuan mengenai penyerahan usulan nama calon wakil presiden diatur secara jelas dalam undang-undang yang berlaku.

Presiden harus mengirimkan usulan nama tersebut dalam rentang waktu 14 hari sebelum sidang paripurna dilaksanakan.

Penghitungan waktu 14 hari tersebut merujuk pada hari kerja, bukan dihitung berdasarkan hari kalender.

Jika sidang paripurna dijadwalkan pada Rabu (9/12), maka usulan nama seharusnya sudah diserahkan paling lambat pada Kamis (19/11).

Namun, hingga melewati batas waktu tersebut, pengiriman nama usulan belum dilakukan karena berbagai agenda.

Doli berharap MPR dapat memperhatikan ketentuan hukum ini agar tidak terjadi cacat konstitusional di kemudian hari.

Potensi Cacat Konstitusional dan Administratif

Doli yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi DPR menegaskan bahwa penyerahan nama setelah batas waktu akan melanggar ketentuan perundang-undangan.

Ia mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sempat melakukan kunjungan ke luar negeri sehingga penyerahan nama belum terlaksana sesuai jadwal ideal.

Pandangan serupa sebelumnya juga telah disampaikan oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD terkait potensi ketidaksahan sidang paripurna.

Mahfud merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 serta Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib.

Dengan demikian, peninjauan kembali jadwal pelantikan diharapkan dapat menjaga keabsahan proses hukum tata negara ke depannya.