Pakar hukum tata negara Mahfud MD menilai rencana sidang paripurna pemilihan wakil presiden baru pada 9 Desember berpotensi tidak sah.

Kondisi tersebut bisa terjadi apabila Presiden belum menyerahkan dua nama calon pengganti untuk dipilih dalam sidang paripurna.

Mahfud menyampaikan pandangan tersebut melalui unggahan di akun media sosial pribadinya pada hari Jumat.

Ia merujuk pada aturan ketentuan tenggat waktu penyerahan dua nama calon wakil presiden yang telah ditetapkan oleh MPR.

Aturan mengenai batas waktu tersebut mengacu pada perhitungan hari kerja dan bukan menggunakan hari kalender.

Berdasarkan undang-undang dan tata tertib, yang dimaksud sebagai batasan waktu dalam proses tersebut adalah hari kerja.

Oleh karena itu, ia menyarankan agar jadwal pelaksanaan sidang paripurna tersebut sebaiknya diundur oleh pihak terkait.

Penundaan diperlukan agar ada sinkronisasi antara ketentuan undang-undang dasar, undang-undang MD3, dan tata tertib MPR.

Sidang disarankan ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon wakil presiden baru dari Presiden.

Sebelumnya, pimpinan MPR memutuskan untuk menggeser agenda sidang paripurna pemilihan serta pelantikan wakil presiden.

Ketua MPR menyebutkan bahwa Presiden paling lambat harus menyerahkan dua nama calon wakil presiden pada 25 November.

Lembaga legislatif tersebut akan mengumumkan dua nama usulan itu secara resmi sebelum pelaksanaan sidang paripurna.