Persebaya Surabaya tidak mudah dijadikan kendaraan politik. Menurut pengamat komunikasi politik Universitas Airlangga (Unair) Suko Widodo, Bajul Ijo punya tiga modal besar: sejarah, fanatisme Bonek, dan kemandirian finansial.

"Cuma klub besar, seperti Persebaya, Persib, dan lainnya, menurut saya takkan mau terlibat dalam politik. Mereka sudah mandiri, jadi tak memerlukan dukungan parpol dan tak mau mendukung politik tertentu. Klub yang sudah mandiri, terutama secara finansial, pasti tidak mau," ujar Suko.

Sepak Bola Punya Nilai Politik, tetapi Bukan Jaminan Suara

Suko mengakui sepak bola punya nilai politik karena basis massanya besar dan terorganisasi. "Sepak bola pasti memiliki nilai politik karena memiliki basis massa yang besar. Olahraga ini mempertemukan massa dalam jumlah besar dan relatif terorganisasi melalui klub, komunitas, suporter, dan jaringan lokal," katanya.

Namun loyalitas suporter kepada klub tidak otomatis berarti dukungan politik. "Suporter bisa sangat loyal kepada klub, tetapi memiliki pilihan politik yang berbeda. Jadi, nilai politik sepak bola lebih tepat dipahami sebagai potensi mobilisasi dan kedekatan sosial, bukan jaminan elektoral," ujar Suko.

Peringatan untuk yang Menjadikan Klub Alat Politik

"Suporter pastilah ada yang secara alamiah terganggu jika klubnya dijadikan alat politik," kata Suko.

Ia mencatat, di Super League 2026/2027 ada Garudayaksa, sedangkan di kasta kedua dan ketiga ada De Red FC dan Banteng Jatim FC yang disebut punya kaitan dengan lingkaran politik. Menurut Suko, menjadikan klub sebagai proyek pencitraan atau kendaraan politik praktis bisa menjadi bumerang dan mengikis kepercayaan suporter.