Fore Coffee Akui Ada Akses Tanpa Izin ke Data Pelanggan, Pengguna yang Dapat Pemberitahuan Diminta Segera Ganti PIN
Kebiasaan memesan kopi melalui aplikasi kini perlu diimbangi kewaspadaan ekstra. Fore Coffee meminta pengguna yang menerima pemberitahuan resmi dari perusahaan untuk segera mengganti PIN akun, menyusul insiden akses ilegal terhadap salah satu platform pengelolaan data pelanggan yang diduga berdampak pada sekitar 5,7 juta akun.
Melalui pernyataan resmi pada 28 Oktober 2026, Fore Coffee mengonfirmasi adanya akses tanpa izin terhadap salah satu platform yang digunakan untuk mengelola informasi pelanggan. Investigasi awal perusahaan menunjukkan insiden tersebut berdampak pada data hingga sekitar 5,7 juta akun.
Informasi yang berpotensi terdampak meliputi nama, alamat email, nomor telepon, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat yang terdaftar di aplikasi, PIN dalam bentuk hashed, serta riwayat pembelian. Meski demikian, perusahaan menegaskan tidak menyimpan Nomor Induk Kependudukan, foto KTP, maupun informasi kartu kredit dan debit pada platform yang terdampak.
Permintaan Maaf CEO dan Langkah Pengamanan
CEO PT Fore Kopi Indonesia Tbk, Vico Lomar, menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan. Ia memahami kekhawatiran yang timbul akibat kejadian ini dan menegaskan bahwa melindungi data pelanggan merupakan tanggung jawab perusahaan.
Fore menyebut telah menghentikan akses ilegal dan mengamankan sistem terkait dalam waktu 24 jam setelah aktivitas itu diketahui. Perusahaan juga melakukan pengujian keamanan, memperbarui platform, menunjuk konsultan keamanan siber independen untuk investigasi forensik, serta menerapkan autentikasi dua faktor atau 2FA untuk proses masuk melalui perangkat baru.
Yang Perlu Dilakukan Pelanggan
Selain mengganti PIN akun Fore, pelanggan disarankan mengganti PIN pada layanan lain apabila menggunakan kombinasi yang sama. Pelanggan juga perlu mewaspadai pesan WhatsApp, SMS, email, maupun telepon mencurigakan yang mengatasnamakan Fore, dan jangan pernah memberikan PIN atau kode OTP kepada siapa pun.
Di sisi pemerintah, Kementerian Komunikasi dan Digital tengah menindaklanjuti laporan perusahaan. Direktur Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Muchtarul Huda, dalam keterangan tertulis yang diterima pada 4 November 2026 mengatakan pihaknya sedang melakukan pemeriksaan. Apabila terbukti ada kelalaian atau pelanggaran kewajiban pelindungan data pribadi, perusahaan dapat dikenai tindakan dan/atau sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan. Penentuan pihak yang bertanggung jawab dan kemungkinan sanksi masih menunggu hasil pembuktian.
Update Terbaru
Kebijakan Shin Tae-yong untuk Shayne Pattynama Usai Bela Timnas
Rabu / 18-11-2026, 12:00 WIB
Mekanisme Sidang Etik Eks Kapolri Listyo Berdasar Regulasi Baru
Rabu / 18-11-2026, 12:00 WIB
Pemain Muda Persija dan Persik Curi Perhatian John Herdman Saat TC
Rabu / 18-11-2026, 12:00 WIB
Panduan Daftar Akun SSCASN 2026 dan Syarat Dokumennya
Rabu / 18-11-2026, 12:00 WIB
Murka di Live TikTok, Daehoon Bongkar Klaim Perselingkuhan Jule yang Disebutnya Berulang
Rabu / 18-11-2026, 11:58 WIB
Emiten Hary Tanoe Digugat Kreditur Asing, Pengadilan Tetapkan PKPU 43 Hari
Rabu / 18-11-2026, 11:57 WIB
Syarat Translokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Menurut Pakar IPB
Rabu / 18-11-2026, 11:56 WIB
Rutinitas skincare malam Viva untuk elastisitas kulit lansia
Rabu / 18-11-2026, 11:56 WIB
Lesunya pasar lokal tekan kinerja manufaktur otomotif China tahun ini
Rabu / 18-11-2026, 11:56 WIB
Artis Senior Inisial A Disebut Hard Gumay Diserang Orang Dekat, Netizen Ramai Menebak Sosoknya
Rabu / 18-11-2026, 11:53 WIB
Forkopimda Solid Jadi Syarat Utama Jaga Stabilitas Daerah Kata Mendagri
Rabu / 18-11-2026, 11:49 WIB
Socialbread Hadirkan Tren Nostalgia Masa Putih Abu-Abu untuk Dewasa
Rabu / 18-11-2026, 11:49 WIB
Pencuri Satroni Warung Epy Kusnandar, Begini Reaksi Santai Karina Ranau
Rabu / 18-11-2026, 11:49 WIB
Mengetahui Keabsahan Lembaga Lewat Portal Cek NIK Koperasi Resmi
Rabu / 18-11-2026, 11:49 WIB






