Kebiasaan memesan kopi melalui aplikasi kini perlu diimbangi kewaspadaan ekstra. Fore Coffee meminta pengguna yang menerima pemberitahuan resmi dari perusahaan untuk segera mengganti PIN akun, menyusul insiden akses ilegal terhadap salah satu platform pengelolaan data pelanggan yang diduga berdampak pada sekitar 5,7 juta akun.

Melalui pernyataan resmi pada 28 Oktober 2026, Fore Coffee mengonfirmasi adanya akses tanpa izin terhadap salah satu platform yang digunakan untuk mengelola informasi pelanggan. Investigasi awal perusahaan menunjukkan insiden tersebut berdampak pada data hingga sekitar 5,7 juta akun.

Informasi yang berpotensi terdampak meliputi nama, alamat email, nomor telepon, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat yang terdaftar di aplikasi, PIN dalam bentuk hashed, serta riwayat pembelian. Meski demikian, perusahaan menegaskan tidak menyimpan Nomor Induk Kependudukan, foto KTP, maupun informasi kartu kredit dan debit pada platform yang terdampak.

Permintaan Maaf CEO dan Langkah Pengamanan

CEO PT Fore Kopi Indonesia Tbk, Vico Lomar, menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan. Ia memahami kekhawatiran yang timbul akibat kejadian ini dan menegaskan bahwa melindungi data pelanggan merupakan tanggung jawab perusahaan.

Fore menyebut telah menghentikan akses ilegal dan mengamankan sistem terkait dalam waktu 24 jam setelah aktivitas itu diketahui. Perusahaan juga melakukan pengujian keamanan, memperbarui platform, menunjuk konsultan keamanan siber independen untuk investigasi forensik, serta menerapkan autentikasi dua faktor atau 2FA untuk proses masuk melalui perangkat baru.

Yang Perlu Dilakukan Pelanggan

Selain mengganti PIN akun Fore, pelanggan disarankan mengganti PIN pada layanan lain apabila menggunakan kombinasi yang sama. Pelanggan juga perlu mewaspadai pesan WhatsApp, SMS, email, maupun telepon mencurigakan yang mengatasnamakan Fore, dan jangan pernah memberikan PIN atau kode OTP kepada siapa pun.

Di sisi pemerintah, Kementerian Komunikasi dan Digital tengah menindaklanjuti laporan perusahaan. Direktur Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Muchtarul Huda, dalam keterangan tertulis yang diterima pada 4 November 2026 mengatakan pihaknya sedang melakukan pemeriksaan. Apabila terbukti ada kelalaian atau pelanggaran kewajiban pelindungan data pribadi, perusahaan dapat dikenai tindakan dan/atau sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan. Penentuan pihak yang bertanggung jawab dan kemungkinan sanksi masih menunggu hasil pembuktian.