Komisi Privasi Nasional Filipina sedang menyelidiki dugaan insiden kebocoran data pribadi yang berdampak pada sepuluh lembaga pemerintahan.

Lembaga tersebut di antaranya meliputi Komisi Presidensial untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Baik serta Departemen Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Regulator belum memberikan angka gabungan mengenai jumlah individu yang berpotensi terdampak dalam insiden keamanan siber ini.

Pihak berwenang juga belum memastikan apakah informasi pribadi dicuri atau dipublikasikan ke publik dalam setiap kasus yang dilaporkan.

Wakil Komisioner Privasi NPC menyebutkan bahwa instansi pemerintah wajib melaporkan insiden kebocoran data sesuai ketentuan yang berlaku.

Komisi Sekuritas dan Bursa menyatakan dalam penilaian awalnya bahwa catatan atau kata sandi perusahaan tidak ditemukan mengalami penyusupan.

Kronologi Penyelidikan dan Tanggapan Instansi

Divisi Kepatuhan dan Pemantauan NPC bertugas memeriksa kondisi setiap insiden serta menyiapkan temuan dan rekomendasi untuk Sidang Pleno Komisi guna menentukan tindakan yang tepat.

Pengajuan pemberitahuan pelanggaran tersebut tidak secara otomatis menetapkan bahwa suatu lembaga telah terbukti melanggar undang-undang perlindungan data yang berlaku di negara tersebut.

Sebelumnya pada 6 November, pihak regulator menyatakan belum menerima laporan terkait dugaan kebocoran data pemerintah yang saat itu sedang dalam proses peninjauan.

Biro Pendapatan Internal kemudian mengumumkan langkah investigasi serta bekerja sama dengan Departemen Teknologi Informasi dan Komunikasi serta aparat penegak hukum.

Komisi Sekuritas dan Bursa turut mendeteksi adanya insiden keamanan yang diduga mengekspos informasi profil individu dan memastikan basis data internal mereka tetap utuh.