Korea Selatan berencana memperluas operasi militer maritimnya hingga mendekati kawasan Selat Hormuz.

Langkah tersebut melibatkan pengerahan kapal perusak, pesawat patroli P-8A, serta tim penjinak bahan peledak.

Perluasan Misi Unit Cheonghae

Pengumuman rencana ini disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Kamis, 5 November 2026.

Pengerahan itu merupakan perluasan dari misi unit angkatan laut antipembajakan Cheonghae yang sebelumnya bertugas di Teluk Aden.

Komposisi armada baru mencakup satu kapal perusak, kapal permukaan tanpa awak, kendaraan bawah air, dan pesawat patroli maritim P-8.

Seoul juga berencana menambah 75 personel guna memperkuat unit yang saat ini memiliki sekitar 300 personel militer.

Wilayah operasi baru ini diproyeksikan mencapai perairan dekat pelabuhan Duqm di Oman, berjarak sekitar 650 kilometer dari Selat Hormuz.

Kendati demikian, rencana tersebut masih memerlukan persetujuan parlemen, kabinet, serta Presiden Lee Jae-myung.

Mandat penugasan sebelumnya dijadwalkan akan segera berakhir pada penghujung tahun 2026.

Seorang pejabat kementerian menegaskan bahwa peningkatan misi ini bertujuan untuk melindungi warga negara dan kepentingan ekonomi.

Pihak kementerian memastikan pengerahan armada tersebut tidak dimaksudkan untuk terlibat dalam pertempuran langsung.

Pasukan Korea Selatan dipastikan akan menjalankan tugas secara mandiri di luar komando militer negara-negara sekutu.

Operasi dibatasi di perairan terbuka sebelah selatan Oman dengan larangan bagi pesawat patroli untuk memantau wilayah Iran.

Presiden Lee Jae-myung sebelumnya menegaskan bahwa negaranya menjunjung tinggi prinsip non-keterlibatan dalam perang Iran.

Ketergantungan energi menjadi faktor utama karena sekitar 70 persen pasokan minyak Korea Selatan berasal dari Timur Tengah.

Sebagian besar pengiriman minyak tersebut melewati Selat Hormuz yang menjadi jalur vital bagi seperlima pasokan energi dunia.

Aktivitas pelayaran komersial di kawasan itu terganggu menyusul konflik Amerika Serikat dan Iran yang pecah pada 28 Februari 2026.

Rencana pengerahan ini juga muncul setelah Presiden AS Donald Trump mengkritik kurangnya dukungan militer dari Korea Selatan.

Sementara itu, pemerintah Iran telah memberikan peringatan agar Seoul tidak melakukan pengerahan yang memicu eskalasi militer.