Australia dan Filipina memperkuat hubungan militer melalui penandatanganan perjanjian pertahanan baru di Manila pada Minggu, 15 November 2026.

Kesepakatan ini mencakup pengembangan infrastruktur militer, peningkatan pengawasan maritim, serta pertukaran informasi untuk menghadapi tantangan keamanan.

Perluasan Koordinasi Pertahanan Australia dan Filipina

Perjanjian Kerja Sama Pertahanan tersebut ditandatangani dalam sebuah upacara di atas kapal angkatan laut Australia yang sedang berlabuh di Manila.

Kesepakatan ini memperluas koordinasi kedua negara dalam bidang keamanan maritim, pertahanan darat, dan operasi udara.

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyatakan bahwa kerja sama tersebut diharapkan memberikan kontribusi terhadap stabilitas kawasan.

Ia menyebut kegiatan-kegiatan ini akan berkontribusi dalam menjadikan kawasan tersebut lebih aman, lebih terjamin, dan lebih sejahtera.

Albanese juga menyoroti pentingnya kolaborasi dengan negara-negara di kawasan untuk memperkuat ketahanan maritim.

Meski demikian, Albanese membantah bahwa perjanjian tersebut secara khusus ditujukan kepada negara tertentu.

Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro menilai kesepakatan baru akan mempercepat koordinasi pertahanan kedua negara.

Ia menyebut penyederhanaan proses kerja sama sebagai salah satu manfaat utama dari perjanjian tersebut.

Menurut Teodoro, cakupan kerja sama tidak terbatas pada aktivitas maritim, tetapi juga meliputi sektor darat dan udara.

Penandatanganan perjanjian ini berlangsung ketika Filipina dan China masih menghadapi ketegangan akibat sengketa klaim teritorial di Laut China Selatan.

Di sisi lain, China menolak kritik Australia mengenai aktivitasnya di wilayah perairan tersebut.

Kementerian Luar Negeri China menyatakan Canberra tidak memiliki keterlibatan langsung dalam persoalan sengketa maritim tersebut.

Albanese mengonfirmasi rencana pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang dalam rangkaian KTT APEC.

Ia menegaskan Australia tetap mempertahankan sikapnya mengenai kebebasan navigasi dan kegiatan latihan militer di kawasan.