Hambatan Eisenkot Bentuk Pemerintahan Baru

Meski berhasil menguasai Knesset, Eisenkot masih menghadapi sejumlah hambatan untuk membentuk pemerintahan baru dan mengakhiri kekuasaan Netanyahu.

Eisenkot mengusulkan pembentukan pemerintahan darurat nasional, yakni pemerintahan minoritas yang terdiri dari empat partai oposisi Yahudi dengan total 48 kursi parlemen.

Dalam skema tersebut, partai-partai Arab tidak akan bergabung secara langsung ke dalam koalisi.

Namun mereka diharapkan memberikan dukungan dari luar pemerintahan untuk menjaga mayoritas di parlemen dan mencegah pemerintahan tumbang.

Sebagai imbalannya, blok oposisi akan memberikan sejumlah konsesi.

Rencana itu tidak sepenuhnya disepakati para pemimpin oposisi lainnya.

Liberman menolak pemerintahan yang bergantung pada dukungan partai-partai Arab.

Ia justru mendorong pembicaraan dengan dua partai ultra Ortodoks, Shas dan United Torah Judaism (UTJ), yang selama ini dikenal sebagai sekutu Netanyahu.

Sebelumnya UTJ tidak merekomendasikan Netanyahu sebagai calon perdana menteri dalam konsultasi pasca pemilu.

Sikap tersebut membuka peluang bagi partai ultra Ortodoks Ashkenazi itu untuk menjajaki komunikasi dengan blok Eisenkot.

Namun UTJ tetap tidak mendukung Kahana dalam pemilihan ketua Knesset dan justru memberikan suara kepada kandidat Likud.

Sementara itu Shas masih mempertahankan dukungannya terhadap Netanyahu, sehingga strategi Liberman belum memiliki kepastian.

Hambatan lainnya datang dari mantan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett.

Ia dilaporkan lebih memilih membahas pembentukan pemerintahan persatuan dengan Likud dibandingkan membangun aliansi yang melibatkan partai-partai Arab dan ultra Ortodoks.

Namun Netanyahu menetapkan syarat bahwa dirinya harus tetap menjabat sebagai perdana menteri jika pembicaraan pemerintahan persatuan ingin dilanjutkan.

Syarat tersebut ditolak Eisenkot.

Perbedaan posisi ini membuat peluang pembentukan pemerintahan baru tanpa Netanyahu masih menghadapi jalan panjang.