Langkah ini memungkinkan mereka memperluas pengawasan terhadap anggaran negara dan kebijakan strategis Israel.

Pemimpin Partai Yisrael Beitenu, Avigdor Liberman, yang kini memimpin Komite Luar Negeri dan Pertahanan, berencana memanggil seluruh kepala lembaga keamanan Israel untuk memberikan pengarahan.

Salah satu agenda utama oposisi adalah membatalkan reformasi peradilan yang sebelumnya didorong pemerintahan Netanyahu.

Kebijakan tersebut memicu gelombang demonstrasi besar-besaran di Israel pada 2023.

Para pengkritik menilai reformasi itu mengancam lembaga demokrasi dan melemahkan pengawasan lembaga peradilan terhadap pemerintah.

Untuk mewujudkan rencana tersebut, blok oposisi membentuk komite khusus yang bertugas mencabut rancangan undang-undang mengenai mekanisme pemilihan hakim serta aturan yang membatasi kewenangan jaksa agung.

Komite terpisah juga dibentuk untuk membatalkan reformasi regulasi media yang dinilai memperluas kendali pemerintah terhadap industri komunikasi dan pemberitaan.

Selain itu, blok Eisenkot berjanji mendorong pembentukan komisi penyelidikan negara untuk mengusut kegagalan pemerintah yang berujung pada serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023.

Selama ini Netanyahu menolak membentuk komisi penyelidikan negara terkait peristiwa tersebut.

Di sisi lain, Netanyahu dan sekutunya berusaha menggagalkan terpilihnya Kahana.

Mereka juga mempertanyakan legitimasi pemilihan tersebut karena melibatkan dukungan dari partai-partai Arab.

Padahal Netanyahu dan koalisinya juga beberapa kali berupaya mendapatkan dukungan anggota parlemen Arab dalam proses politik di Knesset.

Ketika pemungutan suara berlangsung, sejumlah anggota parlemen dari blok Netanyahu meneriakkan kata malu kepada anggota parlemen Arab yang mendukung Kahana.

Setelah hasil diumumkan, Likud mengecam pemilihan tersebut dan menyebutnya sebagai titik terendah dalam sejarah Knesset.

Partai itu menuding Kahana terpilih berkat dukungan pihak-pihak yang mereka sebut pendukung teror.