Kubu penasihat hukum eks Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengakui ketiadaan operasi tangkap tangan terhadap kliennya.

Soleman B.

Ponto selaku penasihat hukum menyampaikan bahwa perkara pemerasan yang menjerat Silmy Karim tersebut akan sulit untuk dibuktikan di persidangan.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Soleman kepada para awak media di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Perbedaan Bingkai Penangkapan

Soleman menilai pengakuan jaksa penuntut umum berbeda jauh dari framing pemberitaan awal ketika sejumlah pihak lain ditangkap oleh lembaga antirasuah tersebut.

Kesan seolah-olah Silmy terjaring dalam operasi tangkap tangan terus melekat meskipun hal tersebut tidak pernah terjadi pada dirinya.

Advokat Abdul Gafur Sangaji yang turut mendampingi menambahkan bahwa tanggapan jaksa pada pokoknya hanya mengulang kembali isi surat dakwaan yang ada.

Gafur menyebutkan bahwa pihak jaksa penuntut umum mengakui perbuatan Silmy tidak diuraikan secara komprehensif dan baru akan dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara.

Selain itu, jaksa juga mengakui bahwa Silmy Karim bukan merupakan bagian dari angka Rp168,9 miliar melainkan hanya dikaitkan dengan nominal Rp1,2 miliar.

Silmy Karim sendiri menyatakan bahwa dirinya mendatangi Gedung KPK secara mandiri pada malam hari tanggal 3 Juni 2026 demi menunjukkan sikap kooperatif.

Dalam proses kedatangan tersebut, tidak ditemukan adanya uang atau benda apa pun yang berkaitan dengan perkara hukum yang disangkakan.

Dalam kasus ini, Silmy Karim didakwa melakukan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing bersama sejumlah pejabat imigrasi lainnya.

Ia juga didakwa menerima gratifikasi berupa uang tunai senilai Rp2,5 miliar serta kepemilikan saham dengan nilai mencapai Rp31 miliar.