Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh sejumlah pejabat kepolisian mendapat perhatian dari pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyoroti kemungkinan perkara tersebut terkait dengan tindak pidana makar.

Menurut Yusril, tindakan penyadapan itu tidak cukup dipandang sebagai pelanggaran privasi biasa saja.

Penyidik dinilai perlu mendalami kemungkinan adanya tujuan untuk melumpuhkan Presiden sehingga tidak dapat menjalankan tugas pemerintahan.

Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.

Empat tersangka tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Listyo, Ahrie Sonta, serta Eko Hadi telah ditahan di Rumah Tahanan Negara Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

Sementara itu, Slamet Uliandi tidak ditahan karena sedang berada dalam kondisi sakit.

Yusril menjelaskan bahwa penyelidikan perlu mengungkap tujuan di balik tindakan penyadapan tersebut.

Hal itu mencakup kemungkinan ancaman terhadap keberlangsungan pemerintahan yang sah.

Ia menyebut hasil pemeriksaan sementara dinilai memiliki dasar untuk mendalami dugaan makar tersebut.

Namun, keputusan mengenai penerapan pasal terkait tetap menjadi kewenangan penuh dari pihak penyidik.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan undang-undang lainnya.

Di Medan, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menanggapi munculnya spekulasi yang menghubungkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan perkara tersebut.

Bobby meminta masyarakat agar tidak mengambil kesimpulan sebelum pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait selesai dilakukan.

Ia juga menyatakan dirinya tidak pernah membicarakan persoalan penyadapan tersebut bersama Joko Widodo.

Sebelumnya, Joko Widodo telah memberikan tanggapan singkat ketika ditanya mengenai keterkaitannya dengan kasus tersebut.

Ia menyampaikan agar semuanya dapat mengikuti proses hukum yang sedang berjalan.

Di tengah perkembangan kasus, sempat beredar pula unggahan di media sosial yang mengeklaim Ferdy Sambo merupakan pelaku penyadapan.

Tribrata News Polri menyatakan bahwa klaim tersebut tidak benar berdasarkan pemeriksaan fakta.