Formula UMP 2027 Mengacu UU Pelindungan Ketenagakerjaan Terbaru
Perhitungan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2027 dipastikan mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Aturan baru tersebut telah berlaku secara resmi sejak tanggal 28 Oktober 2026.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan bahwa ketentuan formula upah minimum secara menyeluruh sudah tercantum di dalam beleid tersebut.
Berdasarkan Pasal 138 ayat (1), besaran upah minimum dihitung dengan bersandar pada tiga indikator utama.
Ketiga indikator tersebut meliputi kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, serta kondisi ketenagakerjaan di wilayah terkait.
Pasal 138 ayat (2) mewajibkan penggunaan data kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang bersumber dari lembaga pemerintah bidang statistik.
Sementara itu, untuk memperoleh data kebutuhan hidup layak, lembaga statistik ditugaskan melaksanakan survei riil di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota.
Sebelum survei dijalankan, rencana teknisnya harus dibahas terlebih dahulu bersama dewan pengupahan nasional.
Pembahasan tersebut mencakup jenis komponen kebutuhan hidup layak, kualitas komponen, lokasi, hingga waktu pelaksanaan survei.
Hasil survei itu nantinya diserahkan kepada dewan pengupahan daerah sebagai bahan penyusunan rekomendasi bagi gubernur.
Opsi Instrumen dan Formula Penghitungan Upah
Dalam proses penghitungan, Pasal 139 ayat (1) menjelaskan dua opsi instrumen utama yang dapat digunakan.
Instrumen tersebut mencakup penggunaan formula penghitungan upah minimum atau menggunakan acuan hitungan kebutuhan hidup layak.
Jika menggunakan formula, perhitungan wajib mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, dan indeks tertentu.
Berdasarkan aturan tersebut, indeks tertentu memiliki batasan dengan nilai paling rendah 0,5 dan batas atas paling tinggi 1.
Penetapan akhir upah minimum harus didasarkan pada nilai yang paling tinggi di antara hasil formula atau nilai kebutuhan hidup layak.
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis perhitungan dan penerapan upah minimum ini akan diatur melalui Peraturan Pemerintah.
Update Terbaru
Keluarga Kecil Dinda Hauw dan Rey Mbayang Rayakan Ulang Tahun ke-30
Rabu / 18-11-2026, 04:28 WIB
Pernikahan Tidak Terduga dengan Bosku, Konflik Cinta di Kantor
Rabu / 18-11-2026, 04:21 WIB
Ratusan Warga Ikuti Nobar Perdana Harimau Putih Terikat Cinta
Rabu / 18-11-2026, 04:21 WIB
Jadwal Bioskop Trans TV 19 - 22 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 04:21 WIB
Veteran Doom Bela Gabe Newell: Steam Lindungi Gamer dari Disney, EA, Microsoft
Rabu / 18-11-2026, 04:15 WIB
Momen Rekonsiliasi Noelle dan Nozel dalam Black Clover Episode 177
Rabu / 18-11-2026, 04:14 WIB
Sinopsis Black and Blue di Bioskop Trans TV Hari ini 18 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 04:14 WIB
6 Gestur Tersembunyi Google Maps di Android untuk Zoom, Miringkan Peta, dan Pin Lokasi
Rabu / 18-11-2026, 04:07 WIB
Jual Pabrik ke Roshel, Stellantis Dituntut Kembalikan Dana Publik oleh Kanada
Rabu / 18-11-2026, 04:07 WIB
Hindari Kelebihan Pasokan, Dapur MBG Diminta Tampung Hasil Lele Lokal
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Nirwana Villas Malioboro Dibangun Bakrieland Lewat Sindikasi BPR
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
AS Incar Pasokan Magnet Tanah Jarang dari Negara Anggota ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Target Pajak 2026: Pemerintah Diminta Jaga Likuiditas Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB






