Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 yang menyatakan vape haram, tidak hanya untuk dikonsumsi tetapi juga diperjualbelikan dan diproduksi.

Fatwa itu ditandatangani 6 November 2026 oleh Ketua Komisi Fatwa KH Asrorun Niam Sholeh dan Sekretaris Komisi Fatwa KH Miftahul Huda. Objek yang diatur meliputi rokok elektrik atau vape, cairan e-liquid, serta perangkat sejenis iqos, termasuk bahan-bahan pembuatnya.

Nikotin dan Zat Berbahaya Jadi Pertimbangan

Pertimbangan kesehatan menjadi pijakan utama. MUI menilai penggunaan vape membahayakan kesehatan karena produknya dapat mengandung nikotin dan zat adiktif atau berbahaya lain. Cairan vape, misalnya, dapat mengandung propilen glikol dan gliserin nabati, dengan sebagian formulasi menghasilkan formaldehida.

Komisi Fatwa juga bersandar pada kajian kesehatan, termasuk penelitian universitas, yang menyoroti risiko bagi anak, remaja, orang dewasa, sampai ibu hamil. Kekhawatiran itu sejalan dengan data Kementerian Kesehatan: pemakaian rokok elektrik pada usia 10–18 tahun naik dari 0,52 persen pada 2016 menjadi 2,42 persen pada 2018.

Tidak Pernah Bersertifikat Halal

MUI menyatakan produk vape tidak pernah memiliki sertifikat halal MUI. Jika ada produk atau bahan yang mengandung babi maupun bahan haram lainnya, hukumnya haram. Para pelaku usaha pun diminta jujur dan terbuka soal kandungan produk mereka.

Perlu dipahami, ketetapan haram dalam fatwa ini bukan soal ada atau tidaknya label halal. Karena itu, produk yang dahulu sempat berlabel halal tidak mengubah status hukum yang ditetapkan fatwa.