Sebanyak 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari enam fraksi dikabarkan telah meneken surat Hak Menyatakan Pendapat.

Penggunaan hak tersebut ditujukan untuk menyikapi polemik ijazah Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka.

Anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, mengungkapkan bahwa usulan itu kini sudah disampaikan kepada pimpinan.

Jumlah pengusul tersebut mengalami peningkatan dari awalnya yang hanya berada di kisaran 25 anggota parlemen.

Tanggapan Pimpinan DPR

Ketua DPR RI Puan Maharani mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima laporan usulan dari para legislator tersebut.

Puan menyatakan bahwa pimpinan dewan akan menindaklanjuti usulan sesuai dengan mekanisme serta ketentuan yang berlaku.

Langkah tersebut baru akan diproses lebih lanjut setelah pembukaan masa sidang mendatang di gedung parlemen.

Hak Menyatakan Pendapat diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 79 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014.

Undang-undang MD3 tersebut telah mengalami perubahan melalui Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019.

Berdasarkan regulasi, hak ini dapat digunakan atas dugaan pelanggaran hukum oleh presiden atau wakil presiden.

Mahkamah Agung sebelumnya telah membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan milik Gibran melalui putusan kasasi.

Sementara itu, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan terkait kepemilikan ijazah luar negeri.

Meski demikian, MK menyerahkan persoalan ijazah tersebut langsung ke pihak parlemen di Senayan.