Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa baru terkait larangan bagi kaum laki-laki mengenakan busana perempuan.

Aturan tersebut menyoroti fenomena penggunaan pakaian lawan jenis saat perayaan karnaval hari kemerdekaan 17 Agustus.

Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI, KH Abdul Muiz Ali, menegaskan tindakan menyerupai lawan jenis diharamkan oleh syariat.

Peringatan hari kemerdekaan seharusnya diisi kegiatan positif untuk memperkuat rasa syukur serta persatuan bangsa.

Namun dalam praktiknya di lapangan, perayaan karnaval atau pawai sering kali mengabaikan norma etika dan aturan agama.

Hukum haram berlaku bagi laki-laki yang mengenakan pakaian perempuan, begitu pula sebaliknya.

Ketentuan tersebut didasarkan pada hadis shahih riwayat Imam Bukhari tentang larangan menyerupai lawan jenis.

Aturan melarang perbuatan itu berlaku tanpa pengecualian di ruang privat maupun area publik.

Selain persoalan syariat, MUI juga menyoroti dampak sosial dari penggunaan busana lawan jenis di era modern.

Tindakan itu dinilai rentan dimanfaatkan untuk menyusupkan agenda gerakan Lesbian, Gay, Sodomi dan Pencabulan.

Penggunaan pakaian lawan jenis di masa sekarang cenderung mengampanyekan praktik kelompok tersebut.

Praktik tersebut dinyatakan secara tegas dilarang oleh agama serta bertentangan dengan norma sosial masyarakat.

Istilah LGSP sendiri merupakan rumusan baru yang dipromosikan melalui Kongres Umat Islam Indonesia pada akhir Juli lalu.

Keberadaan fatwa ini diharapkan mampu mengembalikan esensi perayaan kemerdekaan agar tetap berjalan selaras dengan norma agama dan susila yang berlaku.