Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan resmi menerbitkan kebijakan pelarangan penggunaan rokok elektrik bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan.

Aturan tersebut tertuang secara resmi dalam surat edaran yang diteken langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman.

Kebijakan larangan ini tidak hanya menyasar para pegawai pemerintah daerah saja. Kalangan pelajar di berbagai lembaga pendidikan juga turut dilarang memakai rokok elektrik.

Langkah antisipatif ini diambil untuk melindungi generasi muda dari potensi penyalahgunaan narkoba serta dampak kesehatan jangka panjang.

Seluruh kepala daerah diminta untuk mengawasi pelaksanaan aturan tersebut secara berkala di instansi masing-masing.

Pihak berwenang juga menyiapkan sanksi disiplin yang harus diterapkan bagi pegawai maupun pelajar yang melanggar aturan larangan tersebut.

Instruksi ini dikeluarkan berdasarkan atensi dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan.

Sebelumnya, langkah serupa juga telah diambil oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang melarang jajarannya menggunakan rokok elektrik.

Selain pengawasan ketat, para kepala daerah di wilayah Sulawesi Selatan juga diinstruksikan agar memasang tanda larangan penggunaan rokok elektrik di sejumlah area strategis.

Peringatan tersebut harus ditempatkan pada lokasi yang mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakat umum.

Kebijakan ini mencakup pula imbauan kepada pimpinan instansi dan lembaga pendidikan termasuk sekolah, kampus, hingga pesantren untuk melarang peredaran vape.

Setiap instansi juga diwajibkan menyampaikan laporan berkala mengenai pelaksanaan aturan ini kepada Gubernur Sulawesi Selatan melalui Dinas Kesehatan.

Langkah penertiban ini diharapkan mampu menekan risiko penyalahgunaan narkotika sekaligus menjaga kesehatan masyarakat secara menyeluruh di daerah tersebut.