Majelis Ulama Indonesia mengambil keputusan tegas dengan mengeluarkan ketetapan hukum terkait penggunaan rokok elektrik.

Lembaga tersebut resmi menerbitkan Fatwa Komisi Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 yang mengatur tentang hukum rokok elektrik.

Dokumen ketetapan ini ditandatangani oleh Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh di Jakarta pada 6 November 2026.

Selain itu, penandatanganan juga melibatkan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr KH Aminuddin Yaqub.

Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar bersama Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan turut mengetahui dokumen tersebut.

Berdasarkan isi surat ketetapan, menggunakan perangkat rokok elektrik atau vape dinyatakan memiliki hukum haram.

Keputusan tersebut didasari oleh pertimbangan bahwa aktivitas ini membahayakan kesehatan serta merusak lingkungan.

MUI juga menggunakan metode pencegahan agar perangkat tersebut tidak menjadi sarana peredaran narkotika dan zat adiktif.

Dalam pandangan lembaga, penggunaan perangkat bertenaga baterai ini menimbulkan dampak negatif bagi aspek sosial masyarakat.

Perangkat bekerja dengan cara memanaskan zat yang mengandung nikotin, gliserin, dan perasa untuk dihirup.

Kandungan nikotin di dalam cairan tersebut dinilai mempunyai sifat adiktif yang kuat bagi tubuh penggunanya.

Zat tersebut berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap sistem saraf serta kesehatan tubuh secara keseluruhan.

Larangan dalam fatwa tidak hanya menyasar individu yang menggunakan, melainkan juga aktivitas perdagangan.

Penyalahgunaan, produksi, serta kegiatan perniagaan rokok elektrik secara tegas dinyatakan terlarang.

MUI turut menyampaikan sejumlah rekomendasi penting kepada pihak pemerintah dan DPR setelah menerbitkan aturan ini.

Kedua lembaga tersebut diminta segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan beserta sanksi pelanggarannya.

Pemerintah juga didorong untuk mengambil langkah pengendalian peredaran agar masyarakat terlindungi dari paparan.