Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan keputusan resmi terkait status hukum penggunaan rokok elektronik atau vape di masyarakat.

Ketetapan hukum tersebut dituangkan secara resmi melalui Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026.

Dokumen fatwa itu ditandatangani dan ditetapkan secara sah pada hari Jumat tanggal 6 November 2026.

Komisi Fatwa MUI menjelaskan bahwa keputusan ini didasari oleh dampak buruk perangkat tersebut terhadap kesehatan tubuh manusia.

Selain masalah kesehatan, penggunaan rokok elektronik dinilai dapat memberikan dampak kerusakan bagi lingkungan sekitar.

Fatwa ini juga berfungsi sebagai langkah pencegahan atau sadd al dzariah terhadap potensi peredaran zat terlarang.

Pemerintah sebelumnya melalui aparat kepolisian sempat meminta dukungan ulama untuk mengkaji peredaran rokok elektrik.

Aparat penegak hukum menilai rokok elektrik kini kerap dimanfaatkan sebagai jalur baru peredaran narkotika berbentuk cair.

Modus operandi tersebut dianggap berbahaya karena cairan vape memiliki beragam aroma dan bentuk yang menyulitkan identifikasi.

Kapolri Suyudi Ario Seto sebelumnya menjelaskan bahwa perubahan modus peredaran narkotika dari bentuk padat menjadi cair kini memanfaatkan rokok elektrik sebagai medianya.

Penggunaan media cair ini dinilai sangat terselubung karena cairan vape memiliki berbagai varian aroma buah-buahan yang menyulitkan petugas untuk mendeteksinya di lapangan.