Praktik perusahaan menahan ijazah pekerja kini resmi dilarang oleh undang-undang, setelah UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan ditetapkan pada 28 Oktober 2026 dan dinyatakan berlaku.

Undang-undang ini disahkan DPR dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 pada Selasa, 6 Oktober 2026, yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani. UU ini merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada 31 Oktober 2024, yang memerintahkan pemisahan aturan ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 dengan tenggat dua tahun hingga 31 Oktober 2026. Pengesahan pada 6 Oktober 2026 berarti aturan baru ini lahir sekitar tiga pekan sebelum batas waktu tersebut.

Menurut Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, UU ini memuat 13 ketentuan atau pilar baru yang memperkuat perlindungan pekerja, termasuk perlindungan bagi pekerja perempuan dan penyandang disabilitas, perlindungan bagi pengemudi ojek online dan pekerja platform, dana cadangan pesangon, serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Pasal 78: Larangan Tahan Ijazah dan Dokumen Pribadi

Ketentuan yang paling banyak dibicarakan adalah Pasal 78 ayat (1), yang menyatakan pemberi kerja dilarang mensyaratkan ijazah atau dokumen pribadi pekerja dan menahan ijazah atau dokumen pribadi sebagai jaminan dalam hubungan kerja. Pelanggaran atas ketentuan ini dikenai sanksi administratif.

Ayat (2) Pasal 78 memberikan pengecualian terbatas, yakni untuk ijazah atau dokumen yang berasal dari pendidikan dan pelatihan yang dibiayai perusahaan berdasarkan perjanjian kerja tertulis, untuk kepentingan yang dibenarkan hukum. Di luar pengecualian itu, perusahaan tidak lagi boleh menjadikan ijazah sebagai jaminan kerja.